Tata Kelola Perusahaan

Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris

Etika Bisnis dan Perilaku Core Values AKHLAK

Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, Perseroan memiliki tiga organ perusahaan, yang terdiri dari: (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); (2) Dewan Komisaris; (3) Direksi.  Setiap organ memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dan independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Struktur tata kelola perusahaan yang baik diatur dalam suatu ketentuan sebagai berikut:

• RUPS sebagai forum pengambilan keputusan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan pada Dewan Komisaris dan Direksi.
• Dewan Komisaris selaku pengawas atas pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Direksi.
• Direksi sebagai pengelola perusahaan.

Perusahaan berkomitmen melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten agar senantiasa dapat memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. 

Komitmen implementasi GCG dilandasi oleh pemahaman perusahaan bahwa :

•  Dalam era kompetisi global, keberhasilan perekonomian negara sangat ditentukan oleh keberhasilan perusahaan-perusahaan yang ada. Perusahaan sebagai salah satu perusahaan tower provider dan penyedia infrastruktur telekomunikasi memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan turut serta berperan bagi keberhasilan perekonomian negara.

Sejalan dengan komitmen untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan menerapkan Enterprise Risk Management (ERM) yang bertujuan untuk mengantisipasi seluruh risiko yang mungkin muncul dalam setiap aktivitas bisnis. Risiko tersebut dikelola agar tidak menghambat pencapaian tujuan dan sasaran Perseroan.

Dalam ERM, manajemen risiko melekat dalam operasional setiap unit kerja, melibatkan seluruh anggota Perseroan, manajemen dan karyawan untuk mengidentifikasi suatu kejadian atau potensi kejadian yang dapat menimbulkan kerugian dan mengelola secara komprehensif.

Guna mengintegrasikan manajemen risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses bisnis dan operasional Perseroan, beberapa langkah strategis telah dilakukan. Yang meliputi:

•  Menyusun kebijakan manajemen risiko sebagai pedoman pengelolaan risiko Perseroan berupa Keputusan Direksi PT.Dayamitra Telekomunikasi Nomor KD.13/CEO-010/III/2012 tanggal 15 Maret 2012. Pedoman ini memuat standar kerangka penerapan Manajemen Risiko, yang di implementasikan dalam ERM pada setiap tingkatan;
•  Menetapkan risk register dan secara berkala melakukan penilaian tingkat risiko dan rencana mitigasi yang diperlukan untuk mengendalikan risiko sesuai dengan risk register;
•  Menentukan skala prioritas penanganan risiko dan alternatif rencana mitigasi dengan mempertimbangkan tingkat cost and benefit;
•  Melakukan pengawasan implementasi program mitigasi dan dampaknya terhadap perubahan tingkat risiko secara berkala untuk memastikan tingkat risiko dapat dikendalikan dalam tingkat yang wajar serta melaporkan hasil pengendalian risiko kepada para stakeholder maupun pihak terkait.

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, Perseroan tidak terlepas dari sejumlah risiko, baik risiko yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Untuk memastikan bahwa seluruh risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan perusahaan dapat teridentifikasi dan dikendalikan, maka dilakukan proses manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, penilaian tingkat risiko, penyusunan program pengendalian risiko (mitigasi) hingga monitoring, dan pengendalian yang berkelanjutan.

Perseroan terus berupaya meningkatkan efektivitas manajemen risiko dengan mengevaluasi pelaksanaannya dan mensosialisasikan kebijakan manajemen risiko kepada Direksi dan manajemen terkait sebagai panduan dalam membuat keputusan. Selain itu, diperlukan kesepakatan dari Direksi dan manajemen terkait atas strategi yang akan diambil. Seluruh proses dari mulai identifikasi risiko sampai diperolehnya persetujuan dari Komite Manajemen Risiko di dokumentasikan dengan baik. Setelah keputusan dan strategi ditentukan, selanjutnya dilakukan pengawasan dan pelaporan dengan bantuan dari Unit Internal Audit.

Pengelolaan manajemen risiko tersebut mengacu pada Pedoman Pengelolaan Risk Management sesuai dengan Keputusan Direksi No.KD.13/CEO-010/III/2012. Pedoman ini memuat standar kerangka penerapan Manajemen Risiko, yang diimplementasikan dalam ERM pada setiap tingkatan.

Seperti bidang usaha lain, kegiatan usaha yang kami lakukan tidak terlepas dari risiko usaha, yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Manajemen Risiko memainkan peranan penting dalam pengelolaan bisnis sebagai langkah antisipasi atas potensi ketidakpastian sekaligus merumuskan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.

Sistem pelaporan pelanggaran atau Whistle Blowing System adalah salah satu unsur pengendalian internal pada tingkat entitas (entity level control). Sistem ini dirancang dan dijalankan oleh Dewan Komisaris untuk mencegah, mengidentifikasi dan mendeteksi kemungkinan adanya tindak pidana (fraud) dan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Sistem ini menyediakan laporan formal bagi pihak ketiga dan karyawan untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan serta menyediakan kebijakan dan prosedur yang jelas dan konsisten dalam penanganan pengaduan.

Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab dan bukan bersifat fitnah, yang dapat mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang. Pengaduan dari Pihak Ketiga dan Karyawan yang Ditangani Komisaris, Akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan:

• Audit, terutama yang menyangkut independensi Kantor Akuntan Publik;
• Pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi Perseroan;
• Pelanggaran terhadap peraturan internal yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi Perseroan;
• Kecurangan dan/atau dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan Perseroan;
• Perilaku Direksi dan Manajemen yang tidak terpuji, yang berpotensi mencemarkan reputasi Perseroan atau mengakibatkan kerugian bagi Perseroan.

Perilaku Direksi dan Manajemen yang tidak terpuji antara lain meliputi: tidak jujur, benturan kepentingan (conflict of interest) dengan Perseroan, atau memberikan informasi menyesatkan kepada publik. Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab dan bukan bersifat fitnah, yang dapat mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang.  Syarat-syarat dalam Menyampaikan Pengaduan Disampaikan secara tertulis:

• Memuat identitas pelapor. Komisaris akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
• Memuat informasi yang memberikan petunjuk mengenai permasalahan seperti diuraikan pada jenis-jenis pengaduan di atas;
• Informasi harus di dukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan sebagai data awal untuk melakukan pemeriksaan lanjut.

Download